Latest Posts

Bastian: Hukum akan tumpul, karena Presiden larang ganggu kebijakan Pemda

By 12.59.00


POSMETRO INFO - Kemarahan Presiden Jokowi jika adanya “gangguan” dari pihak Kejaksaan, Kepolisian dan juga BPK, terkait dengan kebijakan, administrasi dan diskresi yang dilakukan kepala daerah, membuat masyarakat dan tokoh pemuda menganggap Presiden Jokowi justru mengganggu jalannya penegakan hukum.

“Jelas, mengganggu jalannya pekerjaan untuk melakukan penegakan hukum, baik oleh kejaksaan maupun kepolisian,” ujar Bastian P. Simanjuntak, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo).

Menurut Bastian, banyak kepala daerah akan berbuat semaunya, dikarenakan pengambilan kebijakan apalagi sebuah disposisi, justru akan menjadi senjata pihak pemerintah daerah jika ketahuan adanya penyimpangan.

“Kalau mereka (Kepala Daerah) beralasan jika mereka tidak tahu, atau menyalahkan anak buahnya dengan alasan tidak diberitahu, sudah pasti mereka lolos dari jeratan hukum,” ujar Bastian.

Bahkan Bastian beranggapan anggaran yang sifatnya emergency ataupun bantuan lainnya, bisa jadi akan menjadi makanan empuk para kepala daerah, dalam mengakali penggunaannya.

“Kalau hal tersebut sudah terjadi, maka pihak Kejaksaan ataupun Kepolisian hanya bisa gigit jari, karena dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak, jadi terdesak masuk ke kantong para pejabat,” ujar Bastian.

Bahkan Presiden Jokowi beralasan jika pemerintah sudah berusaha keras hingga harus “jungkir balik” melakukan terobosan mulai dari deregulasi hingga melakukan pengampunan pajak (Tax Amnesty) tapi tidak bisa berjalan baik, dikarenakan tidak sinkronnya antara kejaksaan, kepolisian dan pemerintah daerah, dalam hal persoalan kebijaksanaan, administrasi dan diskresi.

Hal ini justru mengundang tanya Bastian, “kenapa pemda, jaksa dan polisi yang disalahkan, dan dianggap tidak mendukung program pemerintah ? Dimana relevansinya,” Ujar Bastian keheranan.

Seharusnya menurut Bastian, pemerintah pusat sadar, jika kemajuan sebuah program pemerintah, jika tidak didukung dengan penegakan hukum yang baik, maka program tersebut akan semakin hancur, dan ucapan presiden malah akan semakin membuka jalan untuk menghancurkan penegakan hukum itu sendiri.

“Jika saat ini ada kepala daerah yang harus menjalani pemeriksaan di kepolisian atau kejaksaan, karena salah mengambil kebijakan baik secara administrasi juga diskresi, seharusnya polisi dan jaksa diacungi jempol, bukannya malah memarahi penegak hukum dan meloloskan terperiksa,” marah Bastian.

Ucapan Jokowi yang “Menyemprot” Kejaksaan, Kepolisian dan BPK, karena dianggap mengganggu jalannya pemerintahan, dengan cara memeriksa kepala daerah, terjadi usai Ahok diperiksa kepolisian atas pembelian lahan di Cengkareng Jakarta Barat.

Dan dari hasil pemeriksaan audit BPK jika lahan senilai Rp. 668 milyar, yang di beli Pemprov DKI Jakarta ternyata lahan milik pemprov sendiri dan Ahok diperiksa kepolisian dikarenakan memberikan disposisi untuk melakukan pembelian. [pembawaberita]

You Might Also Like

0 komentar